Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Komunikasi Pendidikan & Budaya

25 April 2013 - 09:04

Kurangnya transparansi dan belum maksimalnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab masih adanya kebocoran keuangan negara yang mengindikasikan adanya unsur korupsi. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga turut berperan dalam melakukan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain melalui penyebarluasan pelaksanaan pendidikan dan budaya anti korupsi.

Sekretaris Diskominfo Kalimantan Timur H Elto mengatakan, Forum Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi itu diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Dinas Kominfo Kaltim, dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Forum tersebut memberikan pemahaman secara komprehensif tentang berbagai langkah dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi berbagai tindak pidana korupsi di Indonesia, serta menumbuhkan kesadaran dan komitmen pejabat penyelenggara negara, dan tokoh masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementar itu, Asisten Bidang Adminidtrasi Umum Pemprov Kaltim H Sofyan Helmi, yang membuka acara tersebut atas nama Gubernur Kaltim meminta para pejabat dan pimpinan di lingkungan dinas atau lembaga masing-masing turut melakukan pencegahan korupsi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan upaya penandatanganan pakta integritas sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang dilakukan seluruh pejabat di Kaltim dalam upaya melakukan pencegahan tindakan korupsi , dengan dicanangkannya Kaltim sebagai kawasan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi diharapkan pencegahan korupsi dapat dilakukan oleh setiap pegawai.

Pembicara lain dalam Forum Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi itu selain Bapak Budi Priyono dari Kementerian Kominfo, Sekretaris Jenderal KPK Anies Said Basalamah dan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Djamaluddin Abubakar.