Kemenperin Berikan Perhatian Lebih pada IKM Sumatera Barat

2017-03-15 23:32:23 WIB

Kemenperin Berikan Perhatian Lebih pada IKM Sumatera Barat
Berita Utama / Rizki
ter POPULER
Siaran Pers
Kemenperin Berikan Perhatian Lebih pada IKM Sumatera Barat

Kementerian Perindustrian tengah memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) khsususnya di Sumatera Barat. Upaya tersebut sejalan dengan program prioritas Presiden Joko Widodo tahun 2017 dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan nasional.

“Di samping itu, dilandasi oleh amanat Undang-Undang Nomor 3 tentang Perindustrian, khususnya terkait menumbuhkan sumber daya manusia industri yang berkualitas dan memacu sektor industri yang menjadi mayoritas dari populasi di Indonesia,” kata Plt. Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar N di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Rabu (15/3).

Mengenai pengembangan produktivitas dan daya saing IKM nasional agar mampu berkompetisi di kancah global, Kemenperin telah menyusun program strategis pada tahun 2017. Tekad ini untuk menjaga konsistensi peran IKM yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Haris menyebutkan, Kemenperin mencatat, IKM meningkatkan nilai tambah di dalam negeri yang cukup signifikan setiap tahun. Hal ini terlihat dari capaian pada tahun 2016 sebesar Rp520 triliun atau meningkat 18,3 persen dibandingkan pada 2015. 

Selain itu, IKM juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Tahun 2017, penambahan tenaga kerja sektor IKM ditargetkan mencapai 400.000 orang. Sedangkan, jumlah IKM ditargetkan sebanyak 182.000 unit menjadi 4,036 juta pada tahun 2017 atau meningkat 4,7 persen dari 3,85 juta tahun 2016. 

Dalam upaya memfasilitasi promosi dan pemasaran IKM. Di tahun 2017, jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi promosi dan pemasaran melalui keikutsertaan pada pameran, direncanakan sebanyak 157 IKM. Untuk negara tujuan pameran di luar negeri, antara lain Melbourne, Australia, Tokyo, Jepang, Dubai, Moscow, Frankfurt, Jerman, Hongkong, Jerman, dan Singapura.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah penguatan branding produk IKM nasional. Untuk itu, Kemenperin telah meluncurkan program e-Smart IKM yang mewadahi para pelaku IKM potensial untuk memasarkan produk unggulannya yang berkerjasama dengan marketplace yang sudah ada. Ditargetkan, pada 2018, pasar produk IKM dan pasar kebutuhan IKM telah terintegrasi dalam program tersebut.

Haris juga meminta agar pelaku IKM nasional dapat memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan Kemenperin dalam upaya peningkatan daya saing produknya. “Kami memiliki Baristand Industri di berbagai wilayah Indonesia, yang bisa memfasilitasi dalam pembuatan produk yang sesuai standar,” tegasnya.

Misalnya, meningkatkan potensi IKM di Sumatera Barat. “Banyak yang bisa diangkat dari daerah-daerah di sini, seperti Padang memiliki kekuatan di IKM makanan dan fashion,” ujar Haris. Beragam produk unggulannya, antara lain produk kerajinan seperti tenun songket, bordir, sulaman, kerajinan perak, serta aneka produk pangan seperti rendang, keripik balado, ikan olahan, dan kacang-kacangan.

Haris selaku juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) mengungkapkan, Baristand Padang telah melakukan riset dengan mengembangkan produk olahan berbahan bengkoang. Dari buah ini, berhasil dikembangkan produk jadi berupa es krim bengkoang, donat, wafel, hingga bolu kukus. Bahkan hasil riset tersebut juga berhasil memperpanjang keawetan kue-kue basah dari bengkoang.

Baristand Padang juga membuat peralatan-peralatan yang sederhana dan efektif untuk mendukung proses produksi seperti memodifikasi alat pemotong ubi kayu dan alat pengoles sambal pada keripik balado. Bahkan, balai ini telah mengembangkan buah gambir menjadi tinta pemilu, stempel, pewarna tekstil, penyamakan kulit dan antioksidan yang alami. 

“Kemenperin juga melaksanakan bimbingan teknik produksi untuk IKM cokelat dan minyak atsiri di Padang,” kata Haris. Saat ini, BPPI mempunyai 23 unit Balai terdiri dari 11 Balai Besar, 11 Baristand Industri dan satu Balai Sertifikasi Industri, dengan jumlah SDM Peneliti sebanyak 291 orang dan Perekayasa sebanyak 52 orang. 

Di samping itu, Balai Diklat Industri (BDI) Padang telah menyelenggarakan program inkubator bisnis dengan tujuan meningkatkan jumlah wirausaha industri baru yang berdaya saing dan menciptakan lapangan kerja di masyarakat. Langkah-langkah pengembangan yang dilakukan antara lain, mendesain pelatihan wirausaha yang terintegrasi, melengkapi sarana prasarana untuk penyelenggaraan inkubator bisnis, serta memfasilitasi bantuan peralatan, pendampingan oleh tenaga ahli, pemasaran, dan menghubungkan dengan lembaga pemodalan. 

BDI Padang juga telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebagai syarat melakukan sertifikasi kompetensi. Pengembangan LSP dan TUK dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Diklat berbasis kompetensi (diklat 3 In 1). 

Langkah-langkah pengembangan yang akan dilakukan BDI terkait sertifikasi, di anataranya mereview secara reguler perangkat asesmen agar mengikuti perkembangan industri fesyen dan bordir, melakukan pengembangan ruang lingkup sertifikasi untuk Diklat baru yang telah berbasis kompetensi, melakukan kerjasama program sertifikasi dengan jejaring kerja BDI Padang, serta melakukan kerjasama dengan beberapa perusahan atau lembaga pendidikan yang memiliki sarana prasarana yang dapat dijadikan Tempat Uji Kompetensi.

Pengembangan vokasi industri
Sementara itu, dalam pembangunan tenaga kerja industri, Kemenperin akan berfokus pada kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi, pemagangan industri, serta sertifikasi kompetensi. “Pelaksanaan pendidikan vokasi industri selalu berbasis demand driven serta link and match, untuk mendorong terciptanya tenaga kerja Indonesia yang terampil sesuai kebutuhan dunia usaha,” ujar Haris.

Sebagai gambaran, jumlah tenaga kerja sektor industri manufaktur di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, tenaga kerja di tahun 2006 sebanyak 11,89 juta orang dan meningkat menjadi 15,54 juta orang pada 2016 atau dengan rata-rata kenaikan sekitar 400 ribu orang per tahun. “Itu berarti, dengan rata-rata pertumbuhan industri sebesar 5-6 persen per tahun, dibutuhkan lebih dari 500-600 ribu tenaga kerja industri baru per tahun,” ungkap Haris.

Pada akhir bulan Februari 2017, Kemenperin telah meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri (link and match industri dengan SMK) Wilayah Jawa Timur Program yang diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Haris menyampaikan, untuk tahap pertama tersebut, telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 49 perusahaan industri dengan 219 SMK di Provinsi Jawa Timur. Program selanjutnya akan diluncurkan secara bertahap di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, DKI Jakarta dan Banten pada tahun ini. “Pada bulan Maret ini, kami mau me-launching lagi di Jawa Tengah. Kami juga akan resmikan pembangunan politeknik khusus furniture di Semarang,” imbuhnya.  

Menurut Haris, peluncuran program vokasi ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. “Bahkan, kami telah mengusulkan untuk peningkatan kompetensi bagi para lulusan SMK yang diakui setara dengan Diploma 1. Penyelenggaraan program ini akan bekerjasama dengan Kementerian Ristekdikti,” paparnya.

Haris pun menjelaskan, penerapan pendidikan vokasi di Indonesia dikembangkan dengan mengadopsi konsep pendidikan sistem ganda (dual system). “Untuk itu, kami mengembangkan kerja sama dengan negara-negara yang telah menjalankan pendidikan dual system, seperti Jerman dan Swiss,” ujarnya.

Di samping mengembangkan pendidikan vokasi, baik tingkat menengah maupun pendidikan tinggi, Kemenperin juga akan menyelenggarakan program diklat dengan sistem 3 in 1 (pelatihan-sertifikasi kompetensi-penempatan kerja) yang pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 22.000 orang. Hingga tahun 2019 ditargetkan sebanyak 162.000 orang akan mengikuti diklat tersebut.
Demikian siaran pers ini untuk disebarluaskan.

Bukit Tinggi, 15 Maret 2017
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
Posting: Rizki
Bakohumas © 2016 Tentang Kami Hubungi Kami